Detik Prediksi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan bantuan langsung tunai ( BLT) dana desa di enam provinsi belum mencapai 50 persen.
Enam provinsi tersebut adalah adalah Banten, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. BLT dana desa diberikan kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19.
"Di bawah 50 persen misalnya Banten itu baru 20 persen, NTT 44 persen, Maluku 44 persen, kemudian Maluku Utara 42 persen, Papua 20 persen, Papua Barat 44 persen, ini yang daerah-daerah yang di bawah 50 persen," kata Abdul Halim dalam telekonferensi, Selasa (2/6/2020).
BACA JUGA :
- Nekat Korupsi, Ganjar Pranowo Seret Jajarannya ke KPK
- Hukuman Urus Jenazah Covid-19 Bagi yang Bandel Tak Pakai Masker di Tuban
Abdul Halim mengungkapkan ada beberapa faktor penyebab BLT di kawasan Banten belum tersalurkan hingga 50 persen.
Salah satunya terjadi karena masalah singkronisasi data yang belum turun dari pemerintah kabupaten (Pemkab).
"Ada juga kasus karena dana desa baru masuk ke RK Des karena keterlambatan terbitnya Perbup (Peraturan Bupati) tentang pengalokasian dana ke masing-masing desa," ujarnya.
Faktor selanjutnya adalah bantuan sosial (Bansos) provinsi maupun kabupaten belum disalurkan ke masyarakat.
Ia pun menyarankan agar BLT dana desa disalurkan terlebih dahulu tanpa harus menunggu dana lainnya sampai ke tangan masyarakat.
"Tapi langkah berikutnya adalah sampaikan ke Pemkab bahwa BLT dana desa telah disalurkan sehingga Pemkab-lah yang harus menyesuaikan sinkronisasinya," ujarnya.
"Jadi yang sudah masuk di dalam data BLT desa dan sudah salur jangan dikasih Bansos apapun," lanjut dia.
Sedangkan provinsi lainnya, seperti NTT belum mencapai 50 persen karena permintaan dari pemerintah setempat untuk menunda sementara pemberian BLT Dana Desa.
Sedangkan faktor lainnya seperti di kawasan Papua dan Papua Barat terkendala masalah komunikasi. "Papua dan Papua Barat ini lebih banyak faktor komunikasi," ucapnya.
0 komentar:
Posting Komentar